Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Standar ISO 45001:2018 merupakan acuan internasional yang digunakan banyak organisasi di dunia sebagai pengganti standar sebelumnya yang juga dikenal dan diadopsi secara luas yaitu OHSAS 18001:2007.
Terdapat 10 klausul persyaratan ISO 45001:2018, salahsatunya adalah Klausul 5.4 Konsultasi dan Partisipasi Pekerja. Klausul ini mewajibkan organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku, dan apabila ada, perwakilan pekerja, baik dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan kerja (SMK3).
Konsultasi adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mendiskusikan permasalahan, perubahan dan pengembangan sistem, kebijakan, operasional organisasi dengan pekerja maupun perwakilan pekerja untuk mencari solusi masalah yang dapat diterima melalui pertukaran informasi dan pendapat. Organisasi wajib secara aktif mencari dan mempertimbangkan pendapat pekerja terutama yang akan berpengaruh kepada pekerja, sebelum keputusan diambil.
Prinsip penting konsultasi adalah mencapai hasil yang disepakati dan memuaskan semua pihak yaitu organisasi dan pekerja terhadap masalah atau topik yang didiskusikan demi terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.
Konsultasi pekerja yang mengacu kepada ISO 45001:2018 dilakukan melalui komunikasi dua arah antara organisasi dan pekerja yang mendorong organisasi untuk mempertimbangkan pendapat pekerja sebagai bentuk partisipasi pekerja dalam proses pengambilan keputusan. Konsultasi dan partisipasi pekerja harus melibatkan kontraktor dan pihak berkepentingan yang relevan bagi organisasi yang bekerja untuk organisasi atau di bawah kendali organisasi.
Untuk organisasi berukuran kecil melibatkan semua pekerja secara langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, sementara di organisasi yang berukuran lebih besar akan lebih efektif jika dilakukan melalui mekanisme penunjukan satu atau lebih dari satu perwakilan pekerja. Mekanisme konsultasi dan partisipasi lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui diskusi di unit masing-masing dan survei pendapat/saran pekerja.
Seringkali di lapangan terjadi inkonsistensi penggunaan alat pelindung diri oleh seorang pekerja ketika melakukan pekerjaannya atau kejadian kecelakaan yang tetap tinggi walaupun telah dilakukan pengendalian risiko pekerjaan. Kedua hal ini dapat disebabkan karena proses konsultasi dan partisipasi pekerja tidak optimal ketika melakukan identifikasi risiko-bahaya yang timbul dari suatu pekerjaan sehingga upaya pengendalian bahaya yang ditetapkan menjadi tidak tepat dan efektif. Ketika penetapan pengendalian bahaya diambil tanpa partisipasi pekerja, maka pekerja seringkali bersikap kurang peduli untuk secara aktif melaksanakan pengendalian bahaya yang telah ditetapkan.
Konsultasi dan partisipasi pekerja harus melibatkan pekerja non-manajerial. Organisasi diwajibkan untuk menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk konsultasi dan partisipasi pekerja, termasuk menghilangkan berbagai hambatan dan masalah terkait bahasa, literasi, ketakutan atas intimidasi/ancaman, balas dendam dan penghukuman atas partisipasi pekerja. Penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebaiknya tidak ditetapkan sebagai sasaran SMK3 organisasi karena jika ketercapaian sasaran tersebut menjadi dasar pemberian rewards kepada pekerja, hal ini dapat membuka potensi penghambatan konsultasi dan partisipasi aktif pekerja.
Inti dari SMK3 bagi perusahaan adalah melibatkan pekerja untuk berkolaborasi secara proaktif dan sistematis melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, near-missed events dan penyakit akibat kerja. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa konsultasi dan partisipasi pekerja yang efektif mampu berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
Penulis: Riska Melanie (Professional Trainer TUV Rheinland Indonesia)
Konsultasikan ISO 45001 di lingkungan kerja anda bersama TÜV Rheinland Indonesia, hubungi Rezky.Citra@tuv.com
Workers' Participation and Consultation in the implementation of ISO 45001
The Occupational Safety and Health Management System based on ISO 45001:2018 standard is an international reference used by many organizations in the world as a replacement for the previous standard that was also widely known and adopted, OHSAS 18001:2007.
There are 10 clauses of ISO 45001:2018 requirements, one of which is Clause 5.4 consultation and worker participation. This clause requires the organization to establish, implement and maintain the processes of consultation and participation of workers at all applicable levels and functions, and where applicable, workers' representatives, whether in the development, planning, implementation, performance evaluation and remedial actions of the Occupational Safety Management System (SMK3).
Consultation is the process undertaken by the organization to discuss problems, changes and development of the organization's systems, policies, operations with workers and workers' representatives to find solutions to problems that can be accepted through the exchange of information and opinions. Organizations must actively seek and consider workers' opinions, especially those that will affect workers, before decisions are taken. The important principle of consultation is to achieve agreed results and satisfy all parties, namely organizations and workers on the issues or topics discussed for the creation of a safer and healthier work environment.
Worker consultation referring to ISO 45001:2018 is conducted through two-way communication between organizations and workers that encourages organizations to consider workers' opinions as a form of worker participation in the decision-making process. Worker consultation and participation should involve contractors and interested parties relevant to organizations working for the organization or under the organization's control.
For small organizations involving all workers directly in discussion and decision-making can be done effectively, while in larger organizations it will be more effective if done through the mechanism of appointing one or more workers. Other consultation and participation mechanisms that can be done are through discussions in their respective units and surveys of workers' opinions/ suggestions.
Often in the field there are inconsistencies in the use of personal protective equipment by a worker when doing his job or the incidence of accidents that remain high despite the control of occupational risks. Both of these can be caused because the process of consultation and worker participation is not optimal when identifying the risks arising from a job so that the established hazard control efforts become inappropriate and effective. When hazard control is taken without the participation of workers, workers often act less concerned to actively implement the hazard control that has been established.
Consultation and worker participation should involve non-managerial workers. Organizations are required to provide the mechanisms, time, training and resources needed for worker consultation and participation, including removing barriers and issues related to language, literacy, fear of intimidation/threats, revenge and condemnation of worker participation. The decrease in the rate of accidents and diseases due to work should not be designated as the target of smk3 organization because if the achievement of the target becomes the basis for providing rewards to workers, this can open up the potential for inhibition of consultation and active participation of workers.
The essence of SMK3 for companies is to involve workers to collaborate proactively and systematically to prevent work accidents, near-missed events and occupational diseases. Implementation in the field shows that effective worker consultation and participation can contribute to improving occupational safety and health performance in the workplace.
Author: Riska Melanie (TUV Rheinland Indonesia’s Professional Trainer)
Consult ISO 45001 for your work environment with TÜV Rheinland Indonesia, contact us Rezky.Citra@tuv.com